Gusdur Vs Habib Rizieq

Bentrokkan di Monas, Ahad, 1 Juni 2008, yang akhirnya menyebabkan Habib Riziq dipenjara dan Munarman buron beberapa hari masih belum terhapus dari ingatan kita. Dua kubu yang berlawanan FPI dengan pimpinan Habib Rizieq dan AKKBB dengan tokoh sentralnya KH. Abdurrahman Wahid alias Gusdur.
Kita pasti pernah dilanda penasaran, apa sih yang dilakukan oleh kedua tokoh kita itu sebelum terjadi bentrokan tersebut? Mungkin, setelah menyimak kisah berikut, pembaca akan dapat menyimpulkan sendiri siapakah dari kedua tokoh agama kita ini yang bisa dijadikan cerminan dan panutan dalam membela agama Allah SWT.

Bentrokkan di Monas, Ahad, 1 Juni 2008, yang akhirnya menyebabkan Habib Riziq dipenjara dan Munarman buron beberapa hari masih belum terhapus dari ingatan kita. Dua kubu yang berlawanan FPI dengan pimpinan Habib Rizieq dan AKKBB dengan tokoh sentralnya KH. Abdurrahman Wahid alias Gusdur.
Kita pasti pernah dilanda penasaran, apa sih yang dilakukan oleh kedua tokoh kita itu sebelum terjadi bentrokan tersebut? Mungkin, setelah menyimak kisah berikut, pembaca akan dapat menyimpulkan sendiri siapakah dari kedua tokoh agama kita ini yang bisa dijadikan cerminan dan panutan dalam membela agama Allah SWT.

Habib Muhammad Rizieq Syihab begitu nama lengkapnya. Sejak pertengahan Mei 2008, Habib Rizieq memiliki kesibukan tersendiri dengan pengacara Indra Sahnun Lubis, SH, sahabatnya. Keduanya bukan sedang mengurus masalah ”kekerasan FPI”, namun sedang mempersiapkan seorang selebritis yang mau kembali ke Islam. Sebelumnya, kepada sang artis sang Habib berkali-kali menanyakan apakah dirinya memang sungguh-sungguh ingin kembali ke Islam, bukan dengan paksaan atau ada motivasi lain di balik itu. Steve Emmnauel, artis bule itu pun berkali-kali pula menyatakan keseriusannya dan menegaskan jika keinginannya masuk Islam karena berdasarkan hati nurani dan tidak ada paksaan dari siapa pun.
Kemudian, pada hari Sabtu, 24 Mei 2008, didampingi oleh Pengacara Indra Sahnun Lubis, Steve Emmanuel mengucapkan dua kalimah syahadat di depan Habib Rizieq, puluhan anggota FPI, dan para wartawan surat kabar maupun infotainment. Setelah bersyahadat, Steve memilih nama baru “Yusuf Iman”. Terinspirasi dari nama Cat Steven, seorang penyanyi ternama Inggris yang kembali ke Islam dan mengubah namanya menjadi Yusuf Islam. Usai resmi mengucap dua kalimah syahadat. Kini Yusuf Iman mengisi hari demi hari dengan mendalami Islam bersama seorang Ustadz yang ditunjuk oleh Habib Rizieq untuk membinanya.
Beda Habib Rizieq, beda pula Gusdur. Kiai kita yang satu ini awal Mei lalu berangkat ke negeri paman Sam (Amerika Serikat) memenuhi undangan Simon Wiesenthal Center (SWC). Penghargaan yang diberikan oleh LSM internasional tersebut menjadi salah satu pencapaian Gus Dur selama ini. "Sebelumnya ada 12 aktivis yang menerima. 6 Di antaranya memperoleh Nobel perdamaian di kemudian hari," kata Gus Dur dalam jumpa pers di Kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta, Sabtu (3/5/2008) detik.com. Simon Wiesentel Center adalah sebuah LSM terkenal di Amerika Serikat yang melindungi kaum Yahudi internasional. Lembaga yang didirikan pada 1977 oleh Simon Wiesenthal (1908-2005), pemburu penjahat perang Nazi dan pembuat dokumen kekejaman Nazi atas kaum Yahudi, yang dikenal Holocaust. Salah satu slogan mereka adalah “Berdiri bersama Israel, membela keselamatan umat Yahudi di dunia dan mengajarkan hikmah Holocaust kepada generasi mendatang.” 
LSM Zionis garda terdepan di AS. itu akan menganugerahkan Medal of Valor, Medali Keberanian, buat Gusdur yang dianggap sangat berani membela kepentingan Zionis di sebuah negeri mayoritas Muslim terbesar dunia bernama Indonesia.

Acara penganugerahan medali tersebut dilakukan dalam sebuah acara makan malam istimewa yang dihadiri banyak tokoh Zionis Amerika dan Israel, termasuk aktor pro-Zionis Will Smith (The Bad Boys Movie), di Beverly Wilshire Hotel, 9500 Wilshire Blvd., Beverly Hills, Selasa (6 Mei), dimulai pukul 19.00 waktu Los Angeles. Sebagai tuan rumah adalah Rabbi Mervin Hier (Pendiri SWC dan Rabbi paling berpengaruh di AS 2007-2008), yang dengan tangannya sendiri mengalungkan medali tersebut ke leher Gusdur. Gusdur sendiri, sambil terus duduk di kursi rodanya, tersenyum dan mencium dengan penuh takzim medali tersebut. Waah, selamat ya Gus!
Di sela-sela lawatannya itu, Gusdur menyarankan Indonesia sudah waktunya mengaku Israel, karena eksistensi Israel tidak terbantahkan. Untungnya, pemerintah Indonesia tidak pernah akan mengakui keberadaan negara Israel yang berdiri di atas tanah Palestina selama enam dekade, sehingga Indonesia tetap menolak keberadaan negara Israel tersebut. Hal tersebut diungkapkan Mensesneg Hatta Rajasa ketika diminta menanggapi pernyataan Mantan Presiden Abdurrahman Wahid itu. "Lebih baik Indonesia berusaha mengupayakan sesegera mungkin kemerdekaan di Palestina, dari pada menanggapi keberadaan eksistensi Israel itu, " ujarnya pada pers, di Istana Negara, Jakarta, Jum'at (16/5) (detik.com).(Ernaz)

Benang Merah Agama, Kiai dan Politik

Agama dan politik memang dua entitas berbeda, namun tak jarang agama dimanfaatkan sebagai alat mengambil dan mempertahankan kekuasaan politik. Itu tidak lepas dari adanya otoritas dalam agama yang bisa memberikan legitimasi kepada negara, partai, dan perorangan. Kemampuan agama dalam menancapkan legitimasi pada kekuasaan politik disebabkan oleh kenyataan bahwa agama adalah energi dahsyat yang mampu menyublimasikan dan mensakralkan alam profan (duniawiah).

Agama dan politik memang dua entitas berbeda, namun tak jarang agama dimanfaatkan sebagai alat mengambil dan mempertahankan kekuasaan politik. Itu tidak lepas dari adanya otoritas dalam agama yang bisa memberikan legitimasi kepada negara, partai, dan perorangan. Kemampuan agama dalam menancapkan legitimasi pada kekuasaan politik disebabkan oleh kenyataan bahwa agama adalah energi dahsyat yang mampu menyublimasikan dan mensakralkan alam profan (duniawiah).
Menurut seorang ahli, agama disebut pula sebagai langit suci (the sacred canopy) yang dapat dijadikan instrumen memperkokoh politik dan seluruh tindakan manusia. Dengan berdiri di bawah langit suci agama, manusia memiliki semacam ketenangan psikologis (batin) karena tindakannya memiliki referensi pada teks keagamaan. Berpijak dari paradigma inilah dapat dipahami alasan penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam proses politik.
Selanjutnya, sejauh manakah keefektifan peran agama—dalam hal ini agama Islam—dalam kancah perpolitikan yang dimainkan oleh para tokohnya (ulama atau kiai)? Dan apa sebenarnya misi para tokoh agama di saat mereka harus terjun langsung ke wilayah politik praktis? Lalu, seberapa besar peluang umat Islam untuk dapat mewarnai perpolitikan nasional? Berikut statemen klise hasil wawancara eksklusif Umar Faruq dari Mafahim dengan beberapa tokoh dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang politik:
Gus MADJID MAIMUN
Anggota Legislatif dan Fungsionaris PPP

”Kembalikan Kepercayaan Umat
Melalui Prilaku Santun Berpolitik!”

Sebagai umat mayoritas di negeri ini, umat Islam merindukan terlaksananya syari’ah Islam secara total. Itu idealnya. Sebab kaum Muslimin berkeyakinan bahwa Islam adalah agama sempurna yang ”ya’lu walaa yu’la ’alaihi”. Tak ada seorangpun yang tak berkeinginan tegaknya syari’at.
Namun kia saat ini hidup di Indonesia. Yang didalamnya menganut sistem perpolitikan demokrasi. Menyikapi hal tersebut, umat Islam perlu menata startegi agar mampu mewarnai sistem perpolitikan yang sudah berlaku ini. Jika tidak maka jatah umat Islam akan direbut oleh orang lain.
Umat Islam dituntut untuk dapat mewaranai perpolitikana nasional. Caranya, dengan masuk ke dalam sistem. Diantaranya adalah terlibat dalam politik praktis. Tidak apa-apa, kalau misalnya ada tokoh umat Islam yang masuk di partai-partai politik. Tidak hanya di satu partai, tapi di beberapa partai. Tidak hanya di partai yang berlabel Islam, tetapi di partai yang tidak berlabel Islam, tafaddhol. Tapi yang utama adalah partai Islam. Dengan demikian tokoh umat Islam akan mampu masuk dari banyak pintu, sehinga Islam tampil penuh variasi dengan baju yang bervariasi pula. Namun pada akhirnya bermuara pada satu titik, yaitu tegaknya nilai-nilai ajaran Islam.
Namun patut disayangkan, jika dalam prakteknya banyak tokoh umat Islam yang dalam memainkan manuver politiknya masih dipengaruhi oleh kepentingan kelompok, golongan, maupun individu. Sehingga seringkali kita jumpai, antara sesama politisi Muslim saling menjegal, menelikung, atau menggunting dalam lipatan. Mereka saling menjelekkan dan menjatuhkan tokoh atau partai lain. Padahal sama-sama tokoh Islam. Ini musykilat.
Akibatnya, umat menjadi bingung. Permasalahan ini kian komplit, disaat umat Islam dan tokohnya memilih partai hanya karena simbol semata. Mereka tidak memperhatikan isi. Mereka cenderung ikut-ikutan, sehingga mudah terjebak pada kepentingan politi yang pragmatis. Hal ini yang kian membuat umat semakin bingung. Pada saat yang sama, para tokoh umat Islam sudah tidak mendapatkan tempat di hati umatnya. Umat Islam mengalami krisis kepercayaan.
Untuk mengembalikan kepercayaan umat, maka para politisi Muslim bersama para kiai, setidaknya mampu menampilkan prilaku yang mencerminkan teladan yang baik bagi umat. Di samping itu, keberadaan perkumpulan-perkumpulan yang masih murni dan tidak diembel-embeli kepentingan politik, selayaknya difungsikan dan dilestarikan semaksimal mungkin. Hal ini untuk mengembalikan kepercayaan umat di tengah kebingungan.
As Shofwah, misalnya, diharapkan mampu mempersatukan kembali potensi-potensi umat yang—barangkali—sudah hampir rapuh. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan agar organisasi semisal As Shofwah, atau pertemuan Multaqo seperti ini tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Sehingga organisasi dan momen ini benar-benar menjadi penyejuk bagi umat.

HABIB ABDULLAH MULAKHELAH
Tokoh Habaib dan Syuriah NU
”Kiai Jangan Terlibat Langsung
Dalam Politik,
Tapi Jangan Jauh-Jauh Dari Politik!”

Berkecimpung di dunia politik adalah bagian dari mua’amalah, dan itu sah-sah saja. Ini bagian dari hablum minannas. Yaitu meliputi ihtiramul jaar (menghormat tetangga), ihtiramus shaghir (menghormat yang muda), ikramul kibar (memuliakan yang tua), dan siyasah (politik).
Perlu dipahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan aturan sebagai sistem kehidupan formal. Lha, sistem untuk mengatur pranata sosial itu juga bagian dari politik. Islam sangat memperhatikan urgensi politik sebagai sistem kehidupan umat Islam. Dalam sistematika fikih, kita mengenal empat pilar syari’ah, yaitu ibadah (etika penghambaan), mu’amalah (sistem interaksi sosial), munakahat (sistem perkawinan), dan jinayat (sistem pidana). Keempat pilar ini secara eksplisit adalah sistem kehidupan yang benuansa politik dan berpijak pada nilai-nilai Islam. Ini harus ditegakkan.
Maka tak heran jika banyak dari para ulama terdahulu yang juga sekaligus menjadi politisi. Begitu pula para khulafa ar rasyidin, mereka adalah para politisi yang ulung. Kita saksikan, bagaimana prosesi peralihan kekuasaan pasca wafatnya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar terpilih dengan cara langsung. Sayyidina Umar dipilih dengan cara membentuk tim formatur. Dan begitulah seterusnya. Ini adalah bagian dari prosesi politik yang sudah ada sejak awal umat Islam.
Menyikapi fenomena mulai mengeringnya kepercayaan umat terhadap tokohnya, ini perlu penanganan serius. Idealnya, seorang kiai jangan terlibat langsung dalam kancah politik praktis. Tapi jangan pula ia menjauh dari politik praktis. Sebab politik adalah bagian dari kehidupan dan kbutuhan umat. Namun repotnya, banyak kia-kiai yang tergoda dengan gemerlap politik. Merekapun masuk ke wilayah praktis. Akibatnya, umat terbengkalai.
Kiai harus mampu melakukan monitoring, kontroling, dan pembinaan terhadap prilaku politik para politisi. Kalaupun terpaksa masuk ke dalam ranah politik praktis, seorang kiai harus mampu memainkan peran secantik mungkin. Jangan mencaci, menjelekkan, atau menyalahkan partai atau orang lain. Jika tidak mampu, sebaiknya kiai angkat kaki dari politik!
Yang jadi musykilat saat ini, banyak dari tokoh kita yang belum mampu menyatukan visi dan misi partai-partai Islam. Prilaku politik umat Islam masiih jauh dari sentuhan tehnis politik Islam. Ini yang menjadi hambatan bagi terealisasinya nilai-nilai Islam dalam tatanan kehidupan. Sehingga terlalu euforis jika mengatakan bahwa keterlibatan para kiai akan berpotensi pada terbentuknya sistem negara yang Islami, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa kekhalifahan. Oleh karena itu, komponen politik umat Islam harus menyatukan visi misi politiknya demi mencapai tujuan yang gemilang.
Harapan ana, hai’ah As Shofwah mampu mensinergiskan kekuatan umat Islam dan ulama sebagai basis politik dengan manhaj yang satu. Namun bukan berarti harus terlibat dalam wilayah politik praktis. Artinya, masing-masing individu berkomitmen untuk membawa manhaj Abuya ke segala lini, dengan cara masuk dan terlibat di beberapa lini dakwah. Apakah melalui dakwah, tarbiyah, ataupun siyasah.

KH. MAKSHUM TR.
Tokoh Ulama dan Pengurus Syu’bah Idhariah
Thariqah Mu’tabaroh An-Nahdhiyyah
”Politik Adalah Bagian dari Perjuangan Kiai”

Sebenarnya segala sesuatu itu tergantung dari kompetensinya. Jika masalah diserahkan pada ahlinya yang kompeten, maka tidak jadi masalah. Jika ada seorang kiai yang ahli di bidang politik, tafaddhol! Biarkan dia masuk untuk mewarnai perpolitikan nasional. Sebab bagaimanapun juga, seorang kiai dan umat Islam jangan sampai ketinggalan dalam masalah politik.
Ana sepakat dengan pernyataan Habib Riziq (Ketua FPI), bahwa umat Islam harus bisa berjuang di segala bidang. Hal ini sejalan dengan paradigma para sesepuh NU,
أُذْخُلُوْا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَلاَ تَذْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ
“Masukah dari beberapa pintu, dan jangan masuk hanya lewat satu pintu saja.” Dengan demikian wajah perpolitikan kita akan variatif dan dinamis. Umat Islam akan dapat mewarnai wajah perpolitikan dengan nilai-nilai syari’at.
Ana rasa, jika ada kiai yang terjun ke dunia politik, dia harus kompeten, kredibel, dan menguasai medan. Sehingga nanti tidak mengurangi kredibilitas kekiaiannya. Sebab esensinya, politik tidak dapat dipandang sebagai momok yang merugikan kiai. Mengingat kiai dan umat Islam hidup dalam sebuah negara atau komunitas masyarakat yang mengharuskan untuk berpolitik.
Dalam berdakwah sekalipun, membutuhkan trik dan strategi politik. Metode ini pula yang pernah dilakukan oleh para sahabat serta para pemimpin umat Islam.
Sungguh merupakan bencana terbesar jika umat Islam tertinggal di bidang politik. Maka perpolitikan suatu daerah akan dikuasai oleh orang-orang di luar Islam. Kita saksikan, bencana yang melanda umat Islam di Kalimantan Barat. Kekuatan umat Islam luluhlantak. Secara politis umat Islam kalah. Padahal kita mayoritas di sana. Mulai dari gubernur, bupati, kepala dinas, dan jabatan-jabatan strategis lainnya dikuasai oleh kelompok Salibis.
Dampaknya, para pejabat non Muslim berpeluang untuk mengatur strategi. Mereka berhasil mengelabui umat Islam dengan berfoto di depan masjid dan mengenakan kopiah sembari mengucapkan selamat Idul Fitri. Ini adalah kekalahan umat Islam yang riil secara politis, yang pada akhirnya merembet pada masalah yang lain. Inilah bencana terbesar bagi umat Islam.
Munculnya perpecahan dalam politik, itu adalah konsekwensi politis. Ini bukan masalah akidah. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Yang terpenting masing-masing komponen umat mampu bermain cantik dalam berpolitik. Sehingga perpecahan itu tidak merugikan Islam dan kaum Muslimin. Dan untuk mengembalikan persatuan umat, maka segera kembali kepada tuntunan al-Qur’an dan sunnah.
Perpecahan dalam tubuh umat akan menjadi masalah yang krusial jika sudah menyentuh ranah ibadah dan akidah. Misalnya berbeda dalam masalah haji, shalat, zakat, dan masalah aksiomatik lainnya. Jika perselisihan antar kiai, itu kan masalah politik. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Itulah konsekwensinya.
Kita dapat mereview bagaimana konstalasi politik di jaman sahabat. Tapi para sahabat mampu bermain politik secara cantik. Mereka tidak meninggalkan al-Qur’an dan Sunnah. Jadi tidak masalah. Kalaupun ada yang menuduh bahwa politik yang diterapkan oleh sahabat adalah kotor, kita lihat saja. Toh, justru si penuduh itu sendiri yang kotor!

Dilema Kiai dan Politik

BILA kita mau menelisik sejarah panjang bangsa Indoenesia, maka akan ditemukan betapa besar peran umat Islam, dalam hal ini para ulama, kiai, dan tokoh umat Islam dalam turut membangun negeri ini. Karena para kiai pada khususnya selau menjadikan pesantren sebagai basis perjuangan umat. Pesantren laksana markas para kiai dan santri untuk membangun paradigma hubbul wathon minal iman. Kiai dan pesantren merasa memiliki tangung jawab besar terhadap permasalahan umat, meliputi masalah keagamaan (mas-uliyah diniyah), masalah kebangsaan (mas-uliyah wathoniyah), dan masalah keumatan (mas-uliyah ummatiyah). Kiai-kiai pesantren ini meletakkan semua garis perjuangannya di atas tiga landasan tersebut.

BILA kita mau menelisik sejarah panjang bangsa Indoenesia, maka akan ditemukan betapa besar peran umat Islam, dalam hal ini para ulama, kiai, dan tokoh umat Islam dalam turut membangun negeri ini. Karena para kiai pada khususnya selau menjadikan pesantren sebagai basis perjuangan umat. Pesantren laksana markas para kiai dan santri untuk membangun paradigma hubbul wathon minal iman. Kiai dan pesantren merasa memiliki tangung jawab besar terhadap permasalahan umat, meliputi masalah keagamaan (mas-uliyah diniyah), masalah kebangsaan (mas-uliyah wathoniyah), dan masalah keumatan (mas-uliyah ummatiyah). Kiai-kiai pesantren ini meletakkan semua garis perjuangannya di atas tiga landasan tersebut.
Dalam keyakinan kiai, antara ketiga tanggung jawab itu hendaknya sinergis dalam satu tarikan napas yang sama karena saling berkaitan. Dengan demikian keterlibatan para kiai dalam upaya menuntaskan persoalan-persoalan kebangsaan didorong adanya tanggung jawab keagamaan untuk kemaslahatan umat. Di sinilah peran kiai di bidang sosial politik menempatkan diri secara proporsional tanpa mencacati eksistensi dirinya sebagai pengemban amanat suci agama. Dimana seorang kiai tidak menjadikan kekuasaan sebagai motivasi dan tujuan akhir perjuangannya.
Cobalah buka kembali lembar-lembar sejarah negeri ini yang menorehkan peranan besar dari kalangan kiai pesantren dalam mengusir penjajahan, mendirikan negara dan bangsa ini, mempertahankannya dari rongrongan kaum penjajah yang ingin menjajah kembali, dan menjaganya dari penetrasi (kebangkitan) ideologi komunisme. Semua ini menunjukkan bahwa pada dasarnya antara kiai dan politik merupakan dua entitas yang tak terpisahkan.
Keakraban kiai dan politik menampakkan dinamika yang menarik khususnya jika kita memotretnya di era pasca-kemerdekaan. Proses persiapan kemerdekaan NKRI yang secara intens menyertakan peran besar para kiai dilanjutkan di masa setelah kemerdekaan. Para kiai telah mengukir sejarah efektifitas peran politiknya yang membanggakan di kancah politik nasional era Bung Karno. Hal terbukti bahwa kekuatan politik kiai bukan hanya berhasil menjadi kekuatan politik penyeimbang yang memadai atas gempuran golongan komunisme, namun juga eksistensinya terakui dengan dibentuknya kementerian penghubung pesantren dan ulama.
Dalam proses transisi politik dari Bung Karno ke Soeharto tahun 1966, sejarah juga mencatat kontribusi besar kiai-kiai pesantren, khususnya dalam membungkam pengaruh kekuatan politik komunisme yang bergerak sporadis di penghujung kekuasaan Bung Karno. Sayangnya dinamika politik pemerintahan Soeharto secara sistematis melakukan marginalisasi terhadap para kiai. Mereka dipinggirkan karena ketidakpahaman dan ketakutan yang berlebihan pihak penguasa terhadap gerakan politik kiai.
Pupusnya rezim Soeharto memberikan harapan besar bagi seluruh rakyat di republik ini untuk meningkatkan kualitas hidupnya di segala bidang. Belenggu politik otoriter yang telah terputus diikuti oleh semangat demokrasi yang luar biasa sehingga bermunculan partai-partai politik secara dahsyat. Pada saat yang sama umat Islam mulai kembali berpeluang untuk memainkan peran dalam kancah politik secara signifikan. Termasuk di dalamnya adalah para kiai. Gelombang reformasi telah memancing para kiai untuk ”turun gunung” dan turut membidani gerakan politik.

Posisi Politik Kiai
Sejatinya, kiai atau ulama adalah sosok yang memiliki pengetahuan keislaman yang mendalam dan luas. Di samping itu, eksistensi kiai menjadi penting dalam masyarakat karena posisinya sebagai pewaris nabi (warasatul anbiya’). Kiai adalah tokoh agama yang berperan sebagai guru, ulama, dai, hakim, pengayom, dan pendidik bagi umat. Keluasan peran ulama juga terjadi dalam masyarakat muslim Indonesia tempo dulu. Dalam Babad Tanah Jawa disebutkan bahwa Wali Songo sebagai instutusi ulama kala itu menjadi penasehat raja-raja.
Dalam kepemimpinan kiai, faktor kharisma menjadi modal utama dalam rangka mobilisasi massa. Dalam konteks ini kiai adalah patron bagi umatnya (client) dalam sebuah relasi yang paternalistik. Dengan otoritas yang dimilikinya, seorang kiai mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan sosial-politik.
Saat ini, para kiai dan umat Islam dihadapkan kenyataan pilihan politik. Kiai diasumsikan sebagai sosok yang memiliki pengaruh dan karisma yang luas biasa di masyarakat sehingga menarik perhatian banyak politisi. Pemilihan umum dan pilkada (pemilihan kepala daerah) menjadi tantangan baru yang niscaya bagi para kiai. Mereka menjadi target ”safari silaturrahim” politik para politisi. Tak jarang para calon pimpinan daerah atau konstestan pemilu beramai-ramai ”sowan” untuk mendapat restu sang kiai sebagai legimitasi moral bagi masyarakat.
Kasus trik para politisi yang mengandeng para kiai sebagai boncengan politik adalah sisi lain dari cermin perpolitikan negeri ini. Di saat menjelang pemilu atau pilkada, mendadak para kiai diposisikan secara istimewa. Beragam perlakuan diberikan untuk mendapat restu kiai, mulai dari pemberian fasilitas dakwah, pemenuhan kebutuhan pribadi, dan janji-janji untuk kepentingan umat. Namun ironisnya, setelah pemilihan usai, restu dan nasehat kiai tak dibutuhkan lagi. Apalagi setelah terpilih, jangankan untuk sowan, sapaan saja tak lagi dijumpai.
Benar kata orang bahwa mendukung politisi tak ubahnya medorong mobil mogok. Coba, waktu mobil tadi mogok, pegemudi meminta sambil menghiba agar menolongnya. Namun setelah mobil tadi selesai ditolong, boro-boro memberi hadiah, ucapan terima kasih saja tidak diucapkan.
Jika memang demikian, saatnya para kiai selektif ketika ada para politisi yang mendekat. Sebab hal itu bisa akan berakibat pada berkurangnya kepercayaan umat terhadap kiai. Apalagi akhir-akhir ini, di mana posisi kiai yang seringkali terlibat dalam politik praktis sudah tidak dihiraukan oleh umat, setidaknya ini menjadi PR bersama bagi para elemen umat.
Hari ini, otoritas kiai di tengah umat perlu dipertanyakan kembali. Sebab tak sedikit calon politisi yang di back-up oleh kiai berujung pada kekalahan. Justru yang tampil sebagai pemenang kerapkali adalah mereka yang tidak didukung sama sekali oleh kiai. Bahkan yang lebih mengkhwatirkan lagi, pemenangnya adalah politisi yang tidak memiliki landasan emosional dengan kiai, baik secara keilmuan ataupun idiologi.
Kegagalan peran sebagian kiai dalam permainan politik setidaknya menunjukkan terjadinya perubahan persepsional masyarakat terhadap ulama (kiai). Perubahan tersebut muncul karena beberapa faktor, diantaranya adalah telah terjadinya industrialisasi yang menyebabkan urbanisasi dan internasionalisasi dalam masyarakat Indonesia. Di samping itu, faktor paradigma umat yang lebih mengarah para pragmatisme dan materialisme.
Selain itu, pudarnya karisma kiai juga diakibatkan oleh terjadinya kesenjangan antara perilaku dan ucapan kiai. Kepercayaan umat terhadap seorang tokoh kharismatik terletak pada sikap dan perilaku tokoh itu sendiri. Peningkatan dan penurunan kharisma seorang tokoh tergantung pada kesanggupan tokoh itu untuk membuktikan manfaat dirinya bagi masyarakat dan pengikutnya. Sementara itu, ketika seorang kiai terseret dalam politik praktis, tak sedikti yang mengklaim negatif terhadap lawan poltiknya yang—bisa jadi lawan politiknya tersebut—juga seorang tokoh kharismatik dengan massa signifikan.
Saat ini, umat menilai bahwa banyak kiai yang mulai melupakan akar sosialnya dengan mengambil jalan hidup mewah di atas menara gading kekuasaan dan kekayaan, sehingga publik pun kehilangan kepercayaannya. Dalam ranah politik, kiai yang semestinya menjadi penyejuk umat, justru kerapkali dijumpai meraka saling menjelekkan antara satu dengan yang lain. Sementara yang umat membutuhkan pengayoman, bukan janji, apalagi cacian. Dengan telah bergesernya persepsi umat terhadap kiai, tampaknya elit politik yang hendak maju di Pilkada perlu berfikir ulang jika ingin memanfaatkan kiai sebagai vote getter.
Di penghujung tulisan ini, perlu dipertegas bahwa peran kiai bagi umat sesungguhnya adalah memberdayakan umat, mengontrol dan mengawasi jalannya kekuasaan, sekaligus mengantarkan umat pada terciptanya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan berimplikasi pada kejujuran, keadilan, kemanusiaan, kemaslahatan, sebagaimana yang diperjuangkan oleh Baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw. Bukankah para kiai merupakan potret ulama sebagai waratsatul anbiya’? (Umar Faruq)